Harus Ada Jaminan Fleksibilitas di Penyaluran BOS

9:11 AM EDUCATION

Di SEMARANG.  Rencana perubahan penyaluran bantuan operasional sekolah (BOS) untuk tahun depan harus menjamin fleksibilitas. Artinya, dana tersebut dapat terserap dan bisa menjawab keinginan masyarakat yang membutuhkan.

Hal ini dituturkan oleh Pakar Pendidikan Dr Tukiman Taruno, Rabu (7/9). ‘’Problem dana BOS selama ini adalah kurangnya fleksibilitas dari penyaluran. Sebab, jika BOS disalurkan sesuai dengan tujuan untuk menyubsidi siswa sekolah dasar dan menengah pertama, tidak akan ada penyelewengan atau keterlambatan meski menggunakan sistem apa pun,’’ tuturnya.

Seperti diketahui, pemerintah memberikan BOS kepada siswa SD dan SMP. Namun, pada 2011 ini penyaluran berubah, yang semula dari Kementerian Keuangan lewat provinsi kemudian diberikan ke sekolah, berganti menjadi dari Kementerian Keuangan lalu ke kas daerah. Namun dalam praktik implementasinya, di beberapa triwulan terjadi keterlambatan dana BOS hingga sampai ke sekolah.

‘’Mau lewat provinsi atau kabupaten/kota pasti ada urusan administrasi. Untuk mengelola anggaran itu juga tidak mudah, karena melewati berbagai jalur dan administrasi mungkin ada hambatan. Sementara, sekolah perlu segera mencairkan dan membutuhkan dana tersebut. Jika memang jadi dikembalikan pada sistem semula ya harus fleksibel,’’ urai Tukiman.

• Harus Diawasi
Fleksibel di sini artinya tidak mempersulit, baik administrasi maupun birokrasi, serta sesuai dengan petunjuk teknis. Tetapi untuk menjawab kebutuhan orang miskin yang memerlukan, petunjuk teknis pun tidak cukup dan akhirnya membuat dana BOS tidak sepenuhnya terserap.

Tukiman menjelaskan, supaya fleksibilitas dapat berjalan, maka penyaluran dana BOS di kemudian hari harus ada pengawasan ketat dari birokrasi ataupun masyarakat.

‘’Mengapa dana BOS selama ini tidak bisa menjawab kebutuhan orang miskin? Ya, karena petunjuk BOS berada di luar apa yang dibutuhkan mereka.

Karena sebenarnya tiga masalah pokok orang tua miskin dalam menyekolahkan anak, antara lain uang saku, SPP, dan seragam,’’ tandasnya.